Pernyataan Terbaru Titi Honorer K2 tentang PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak lagi menuntut honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) memaklumi beratnya beban keuangan negara akibat pandemi COVID-19.
Selain PPPK ini sudah satu tahun lebih lulus, pemerintah punya kewajiban memenuhi hak-hak mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"PPPK itu tanggung jawab pemerintah loh ya. Jadi harap maklum kalau honorer K2 terus menuntut. Jangan marah juga kalau kami koar-koar karena sudah terlalu lama kami menunggu," kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN.com, Selasa (9/6).
Titi mengaku geram bila ada pejabat yang bosan bila ditanyakan tentang perkembangan PPPK.
Padahal itu hak mereka untuk mendapatkan informasi tentang nasibnya.
"Pemerintah tahu enggak sih hidup kami sekarang kayak apa?. Untuk mencukupi biaya hidup sekarang sudah susah. Apalagi cari tambahan penghasilan lain. Apa enggak mikir ya, kami itu cara makannya bagaimana kalau gaji saja jauh di bawah standar. Malah ada yang enggak digaji lagi," tuturnya.
Dia menambahkan, sangat tidak tepat bila pemerintah menuntut honorer K2 bersabar dan memaklumi posisi pemerintah yang sedang sulit gara-gara Corona.
Intinya bukan masalah sabar dan tidak sabar. Kalau memang kendalanya itu Perpres gaji dan tunjangan, ya segera terbitkan
Titi Purwaningsih terus mendesak pemerintah segera menerbitkan SK PPPK dari jalur honorer K2 hasil seleksi Februari 2019.
- Honorer Calon PPPK 2024 Dinyatakan MS Disanggah OPD, Ada yang TMS karena Hal Sepele, duh!
- Beragam Penyebab Honorer Gagal Administrasi PPPK 2024, Niko: Sepele
- 2 Masalah Tak Terduga PPPK 2024, Salah Satunya soal Penyisipan
- 5 Berita Terpopuler: Ada Syarat Penting di Seleksi PPPK 2024, Banyak Honorer TMS, Unik
- Info BKN soal Masa Sanggah PPPK 2024, Honorer Database BKN Simak ya
- Seleksi PPPK 2024 Tahap II Khusus Honorer Non-Database, Ada Syarat Minimal Lama Bekerja