Pemilu Thailand
Perolehan Suara Tak Sesuai Survei, Tuding Petahana Curang

jpnn.com, BANGKOK - "Kami akan berjuang lewat jalur hukum." Kalimat itu dilontarkan kandidat perdana menteri (PM) yang diusung Pheu Thai Party (PTP), Sudarat Keyuraphan, di hadapan media kemarin, Senin (25/3). Dia tak terima karena Palang Pracharat Party yang mendukung junta militer meraih suara terbanyak alias popular vote.
Perempuan 57 tahun itu menduga telah terjadi kecurangan yang menguntungkan partai pengusung PM Prayuth Chan-o-cha tersebut.
Dalam berbagai survei sebelum pemilu, semua menyatakan bahwa perolehan suara maupun kursi terbanyak bakal diraih PTP. Namun, kenyataannya, pada awal penghitungan suara, justru partai pro-junta militer itu yang melejit.
Sudarat pantas ketir-ketir. Sebab, perolehan suara tersebut juga berpengaruh pada perebutan 150 kursi di majelis rendah. Dari 500 kursi di house of representative, sebanyak 350 kursi diperebutkan di tiap-tiap konstituen. Satu konstituen satu kursi, sedangkan sisanya dibagi berdasar persentase perolehan suara.
BACA JUGA: Thailand Memilih: Boneka Militer atau Pemuja Thaksin?
Saat ini Palang Pracharat Party lebih unggul sekitar 500 ribu suara jika dibandingkan dengan PTP. "Kami sebelumnya menyuarakan keprihatinan terkait pembelian suara, penyalahgunaan kekuasaan, dan kecurangan. Ketiganya kini jadi kenyataan," tegas Sudarat seperti dikutip Reuters.
Setali tiga uang, Future Forward Party merasakan hal yang sama. Partai yang baru berdiri sekitar setahun lalu itu langsung meroket dengan perolehan suara terbanyak ketiga. Untuk sementara, dia mendapatkan 30 kursi di majelis rendah.
Juru Bicara Future Forward Party Pannika Wanich menegaskan bahwa mereka merasa ada penyimpangan yang tengah terjadi. Jumlah suara mereka tidak kunjung bertambah.
Pemilu Thailand diduga dipenuhi kecurangan. Pasalnya, perolehan suara sejumlah partai oposisi tak sesuai survei. Tertuduhnya tentu saja petahana, PM Prayuth Chan-o-cha
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Evaluasi Semester I Pemerintahan Prabowo – Gibran, Panca Pratama: Publik Merasa Puas
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI
- Civil Society For Police Watch Merilis Hasil Survei Tentang Urgensi Digitalisasi Kepolisian, Hasilnya?
- Survei LPI, Boni Hargens: Jokowi Tepat Jadi 'Penasihat Agung' Presiden Prabowo
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah