Perpanjangan Masa Jabatan Kades Cuma Menyuburkan Politik Dinasti

jpnn.com, TANGERANG - Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades menjadi 9 tahun juga menuai kritik dari pengurus DPD KNPI Kabupaten Tangerang, Banten yang menilai ide tersebut tidak pro terhadap generasi muda.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang Juanda menyebut wacana itu bahaya dan kontra-progresif.

"Karena jelas akan menyuburkan politik dinasti semata. Selain itu tidak pro terhadap anak muda yang notabene sebagai tulang punggung generasi bangsa," kata Juanda di Tangerang, Sabtu (21/1).

Dia mengatakan perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun tiap periode sebuah kemunduran demokrasi.

Usulan itu juga dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat di desa sehingga DPD KNPI Tangerang menolak keras terkait wacana perpanjangan melalui revisi UU Desa tersebut.

Jika melihat dari struktur perangkat desa yang ada saat ini, Juanda menilai ada indikasi menyuburkan nepotisme.

"Lihat saja, jangan jauh-jauh, pasti perangkat desa yang ditunjuk yakni keluarga, keponakan, dan orang dekat kades," ucapnya.

Juanda menyebut para kades seharusnya bersyukur dengan pengaturan masa jabatan 6 tahun di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang sudah berjalan selama 9 tahun.