Perppu Digugat di MK

Menurutnya pula, dikeluarkannya Perppu itu mereduksi persoalan korupsi menjadi seolah-olah hanya persoalan yang terjadi di MK. Padahal, lanjutnya, persoalan korupsi hampir terjadi di seluruh institusi negara baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif. "Termasuk di lingkungan dekat presiden seperti kasus Hambalang yang melibatkan orang-orang sangat penting di pemerintahan termasuk Menpora," jelas dia.

Masih menurut Habiburokhman, terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan Panel Ahli dalam Perppu tersebut. Padahal, lanjutnya, dua perangka tersebut mempunyai peran kekuasaan yang amat besar. "Ketidakjelasan aturan adalah awal dari penyimpangan maksud dibuatnya aturan itu sendiri," katanya. (boy/jpnn)