Perppu KPK Ditolak Ramai-ramai

Lebih lanjut dipaparkannya, dasar pertimbangan Perppu yang menyebut kekosongan kepemimpinan KPK telah mengganggu kinerja dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kerja KPK, emah dari sisi argumentasi. "Jurstru Perppu menjadi semacam pembenaran kriminalisasi yang dilakukan terhadap dua pimpinan KPK," tandasnya.

Meski Perppu yang menjadi dasar pemilihan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK itu hanya merevisi dua pasal dalam UU KPK dan ruang lingkup pengaturannya hanya untuk istitusi KPK, namun tetap mengancam independensi. Karenanya. Aliansi secara tegas menolak Perppu.

 

 "Aliansi secara tegas menolak dan tidak mengakui legitimasi Perppu Nomor 4 tahun 2009. Kami juga mengingatkan Presiden agar tidak terjebak pada kepentingan politik yang mengarah pada bentuk pemerintahan otoriter model baru," tandasnya.

Selain itu, aliansi juga meminta Presiden untuk memerintahkan Kapolri untuk menghentikan Kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK, dan membentuk penyelidik independen untuk memeriksa kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan di tubuh POLRI.(ara/jpnn)