Perppu Pemilu Payungi Tiga Masalah

Pertemuan tersebut menghasilkan dua alternatif, yakni mengajukan perppu dengan tiga usul tersebut atau tanpa memasukkan draf terkait suara terbanyak. "Masih ada perbedaan persepsi, apakah suara terbanyak bakal diajukan atau tidak," kata Wirdianingsih.

 

MK telah menegaskan bahwa suara terbanyak tidak memerlukan perppu. Namun, sejumlah pihak lain menilai, putusan MK itu menimbulkan kekosongan hukum sehingga perlu aturan setara undang-undang sebagai penetapan awal. "KPU ingin atur, tapi belum jelas dasar hukumnya," katanya.

 

Wirdianingsih menyatakan, Bawaslu juga memiliki pendapat yang sama dengan KPU. Kekosongan hukum tersebut sebaiknya jangan langsung diatur dalam peraturan teknis KPU. Dikhawatirkan, hal itu malah memperlemah legitimasi penetapan caleg di kemudian hari. "Ini supaya dasar hukumnya lebih jelas," tandas dia. (bay)