Penyelenggara Pemilu
Perppu, Solusi Mengatasi Kebuntuan di DPR
"Perlu diketahui, kita sampai pada model KPU sekarang, karena hasil eksperimen sebelumnya. Dibangun atas pemikiran agar hasil pemilu tidak disandera, dan untuk menghindari anggota KPU terlibat korupsi. Sehingga muncul ide penyelenggaraan pemilu diserahkan ke independen yang dipilih presiden," tutur Ray.
Ray menilai, sudah waktunya semua pihak menghentikan pola parpolisasi lembaga negara. Karena faktanya, menempatkan orang-orang partai di lembaga negara tidak membuat menjadi lebih baik.
"Contohnya kasus MK, dua perwakilan partai justru terlibat kasus suap. Jangan-jangan mereka nanti (anggota parpol, red) juga akan masuk ke Komnas HAM, atau juga ke KPK. Karena itu parpolisasi lembaga negara harus dihentikan," pungkas Ray.(gir/jpnn)
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai presiden lebih baik mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memilih anggota
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Kehadiran Organisasi Masyarakat Sipil Penting Guna Menjaga Demokrasi
- Kacaukan Strategi KIM Plus, Putusan MK Bisa Dianulir dengan Perppu?
- Pengamat: Politikus yang Ikut Seleksi Calon Anggota BPK Berpotensi Konflik Kepentingan
- Pengamat: Upaya Borong Partai di Pilgub Banten Percuma Kalau Ketokohan Calonnya Tidak Kuat
- Setuju dengan Argumen Oegroseno, Ray Rangkuti Sebut KPK Telah Melecehkan Saksi Sekjen PDIP
- Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah untuk Siapa?