Perpres Jurnalisme Berkualitas Bikin Google Gerah, Apa sih Isinya?

Untuk mengawal Perpres ini, Nezar menjelaskan wacana Komite Independen.

"Isinya diusulkan ada 11 orang, lima orang dari Dewan Pers, lima orang dari pakar yang tidak terafiliasi oleh industri media dan tidak terafiliasi oleh platform media sosial, dan satu unsur dari kementerian," tuturnya.

"Nanti komite akan bekerja dipilih untuk tiga tahun sekali, kemudian kalau ada satu konten yang menurut komite ini harus 'ditertibkan' mereka akan melaporkan ke Menteri Kominfo dan oleh Menteri akan dipakai perangkat-perangkat yang selama ini dimiliki baik perangkat hukum, regulasi, termasuk juga wewenangnya ada di Kominfo untuk misalnya memfilter ataupun mencegah konten-konten itu bisa menyebar."

Apa yang jadi masalah dari Perpres ini?

Seperti yang dijelaskan Wamenkominfo Nezar Patria, Perpres ini juga memuat soal aturan algoritma platform digital.

Dari informasi yang diterima ABC Indonesia, di dalam Perpres tersebut termuat aturan bagi "platform digital untuk membuat algoritma yang harus sesuai dengan kebhinekaan dan kode etik jurnalistik".

Aturan inilah yang nantinya akan dipakai untuk melihat apakah suatu konten berita telah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak.

"Masalah inilah kemudian menjadi diskusi karena ada beberapa platform media sosial merasa untuk algoritma itu mereka agak kesulitan, terutama misalnya memastikan satu konten sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak. Itu mereka bilang agak sulit," ujar Nezar.

Bagaimana tanggapan platform digital?

Salah satu platform digital raksasa dunia, Google, yang telah mematuhi aturan serupa di Uni Eropa dan Australia, mengatakan telah mengkomunikasikan pandangannya kepada pemerintah Indonesia.