Perpres Jurnalisme Berkualitas Bikin Google Gerah, Apa sih Isinya?

Padahal, wewenang pengawasan produk jurnalistik ada di tangan Dewan Pers, sesuai dengan amanat UU Pers Tahun 1999.

"Mungkin maksudnya baik, tapi ini riskan, karena secara tidak langsung, kita nanti akan memberikan kewenangan pada platform untuk menentukan mana berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan mana berita yang tidak sesuai," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

"Ini berbahaya, karena kewenangannya sebenarnya ada di Dewan Pers."

Sasmito menambahkan, AJI mengusulkan agar siapa pun yang duduk di Komite Independen harus bebas dari kepentingan pemerintah, perusahaan media, dan platform.

"Saya pikir komite ini juga tidak boleh melampaui kewenangan dari Dewan Pers karena sifatnya hanya sebagai badan pelaksana perundingan … enggak bisa memberi penilaian karya jurnalistik [apakah] sesuai dengan kode etik jurnalistik dan memberikan sanksi."

"Kewenangan tersebut harus tetap ada di Dewan Pers dan komite ini hanya menjembatani jika ada persoalan sengketa ekonomi atau bisnis antara platform dengan perusahaan media."

Sejumlah organisasi profesi seperti AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang naskah Rancangan Perpres tersebut dan mencari jalan tengah dan terbaik untuk semua pihak.

"Kita mungkin bisa duduk bareng-bareng supaya regulasi ini bisa berjalan, jangan sampai kita buat regulasi tapi setelah diketok justru jadi masalah," ujar Sasmito