Perpres Pelibatan TNI Dalam Menangani Terorisme Bakal Timbulkan Kerancuan

”Hal itu akan mengancam sistem check and balances dalam birokrasi pengerahan kekuatan pertahanan. Sebab, kewenangan Presiden sangat kuat (terkait pelibatan TNI) tanpa kontrol check and balances dari DPR,” kata Rafendi.

Itu sebabnya, aktivis asal Minang ini mengamini desakan banyak kalangan untuk menolak Perpres ini. Sebab, jika Perpres ini dibuat sebagai turunan dari Pasal 431 UU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, maka semestinya lebih memuat pasal-pasal dan merincikan ancaman terorisme seperti apa.

Kalau ancaman terorisme memang bisa dimasuki atau dikerjakan oleh TNI, semisal mengganggu kedaulatan negara, harus diatur bagaimana proses pelibatannya dikaitkan dengan sistem penegakan hukum kita.

“Kalau pelibatan TNI tidak diatur rinci, bisa terjadi dia akan tunduk pada hukum perang yang notabene berbeda dengan sistem penegakan hukum kita. Dalam hukum perang, istilah yang ada hanya membunuh atau dibunuh,” tegas Rafendi.(fri/jpnn)