Perpres Pengadaan Barang, Pelopori Penggunaan Produk Dalam Negeri

Achsanul menyebut, sekitar tujuh ribu kasus yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 70 persen di antaranya adalah kasus korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Artinya, ini belum dipahami aturan ini. Kalau toh dipahami, mungkin saja diakali," katanya. (awa/jpnn)