Perpu Cipta Kerja Dipermasalahkan, Teddy Garuda: Tak Ada Hubungan dengan Putusan MK

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Dia mencontohkan masih banyak perpu yang lain, tetapi tidak membatalkan putusan MK.
"Misalnya pada UU Pemilu, sudah ada pasal-pasalnya yang dianulir MK, lalu muncul Perppu Pemilu. Apakah itu mengangkangi MK? Tidak, karena masing-masing berdiri sendiri," kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/1).
Dia juga menyebutkan tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan perpu yang lain.
"Dan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Perpu Pemilu itu mengangkangi putusan MK, dan banyak lagi UU yang lain yang sudah ada putusan MK," lanjutnya.
Teddy menegaskan tidak ada pihak mengomentari perpu yang lain dan menuding Presiden Jokowi mengeluarkannya untuk kepentingan elite.
"Presiden SBY mengeluarkan 20 perpu selama menjabat dan pernah mengeluarkan Perpu Pilkada padahal UU Pilkada sedang digugat ke MK, apakah SBY melakukan itu hanya untuk kepentingan elite? Tentu tidak, karena presiden melihat secara luas bukan sepotong-sepotong," jelasnya.
Dia menyatakan tidak ada hubungan antara perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dengan putusan MK soal UU Cipta Kerja.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyatakan tidak pernah ada yang mempermasalahkan perpu selain Perpu Cipta Kerja
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Diminta Jeli Menyikapi Gugatan Pilgub Papua Pegunungan