Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi? Luthfi Bilang Begini

Dalam rangka memperbaiki hal tersebut, katanya, alangkah bijak untuk mengantisipasi stagnasi sehingga kevakuman bisa dihindari agar iklim perekonomian terjaga.
"Jalan keluar dibentuknya perpu adalah untuk menanggulangi situasi dan keadaan. Pilihan itu rasional dan konstitusional," kata Luthfi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat sehingga perlu diperbaiki.
Dalam putusan yang berisi 448 halaman itu, MK memerintahkan kepada pembentuk UU Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun.
Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.(antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Peneliti Kolegium Jurist Institute Luthfi Marfungah anggapan terjadi kudeta konstitusi terkait penerbitan Perpu Ciptaker oleh Presiden Jokowi/
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- Siap Bergabung, Bara JP Nilai Partai Super Tbk ala Jokowi Punya Potensi Besar
- Survei LPI, Boni Hargens: Jokowi Tepat Jadi 'Penasihat Agung' Presiden Prabowo
- PSI Perorangan Kendaraan Politik Anyar Jokowi? Pakar Bilang Begini