Perpu MK untuk Antisipasi Sengketa Pemilu

jpnn.com - YOGYAKARTA- Menkopolhukam Djoko Suyanto menjelaskan, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain untuk mengantisipasi sengketa pemilu 2014 yang digelar di MK.
Karena berkaitan dengan urusan pemilu itulah, lanjut Djoko, peran MK sangat strategis.
"Dalam perhelatan Pemilu 2014 tersebut, peran MK yang dipercaya sangat penting, utamanya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu," ujar Djoko di Istana Yogyakarta, Kamis (17/10).
Karena itu, lanjutnya, langkah cepat dan tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK adalah suatu keniscayaan.
"Dan penerbitan Perpu MK adalah jawaban yang tepat untuk kegentingan upaya penyelamatan MK tersebut," kata Djoko. (sam/boy/jpnn)
YOGYAKARTA- Menkopolhukam Djoko Suyanto menjelaskan, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pendapat Hukum
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun