JPNN.com 
Perpu Pemilu Terbit, Kemendagri: Dibutuhkan sebagai Landasan Hukum
Dia mengatakan Perpu Pemilu yang baru ditekan Presiden Jokowi turut menekankan tidak adanya daerah pemilihan di IKN Nusantara.
Bachtiar menyebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN sebenarnya menyebut wilayah itu setingkat provinsi.
Warga di IKN memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, DPR, serta DPRD di tingkat provinsi, tetapi tak sampai tataran kabupaten atau kota.
Namun, kata Bahtiar, kondisi pertumbuhan penduduk di wilayah IKN belum meningkat secara signifikan.
Perpu lantas memberikan kepastian hukum bahwa pelaksanaan Pemilu di wilayah IKN tetap dilaksanakan persis seperti pelaksanaan Pemilu 2019.
"Jadi untuk (Pemilu) 2024, tak ada dapil khusus IKN. Semua warga negara di wilayah IKN saat ini memiliki hak pilih sama persis seperti 2019 yang lalu," pungkas Bahtiar. (ast/jpnn)
Perpu diklaim bakal memberikan kepastian hukum bagi partai calon peserta Pemilu yang akan ditetapkan pada 14 Desember 2022 oleh KPU.
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah
- Pesan Penting Kepala BKN untuk Para CPNS, Filosofi Tata Surya
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
- Wamendagri Ribka Tegaskan Akan Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua
- Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Kepada Gubernur Sumsel Herman
