Persatuan Pengusaha Beras Tak Setuju Lockdown, Simak Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) meminta pemerintah lebih memilih opsi karantina wilayah ketimbang lockdown.
Wakil Ketua Umum Perpadi Billy Haryanto mengatakan apabila pemerintah terpaksa melakukan karantina, sebaiknya yang dilakukan adalah karantina wilayah, bukan lockdown.
Menurut Billy, dengan karantina wilayah, distribusi logistik seperti beras masih bisa terus berjalan.
"Sebaiknya karantina wilayah saja, karena distribusi beras masih bisa berjalan. Kalau lockdown, masyarakat tidak bisa ke mana-mana dan di rumah saja," katanya di Jakarta, Senin (30/3).
Billy mengatakan bahwa karantina wilayah hanya membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan tidak membatasi pergerakan distribusi barang.
"Jadi di perbatasan wilayah nantinya para sopir truk yang membawa beras tinggal menunjukkan kartu pas," katanya.
Keberlangsungan pedagang beras menurut Billy menjadi penting di saat situasi krisis seperti sekarang ini.
Karena peredaran beras di Jabodetabek 98 persen dipegang pelaku swasta. Selain itu banyak pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari distribusi beras.
Menurut Billy, apabila pemerintah memberlakukan lockdown, pengusaha beras di daerah tidak akan mengirimkan berasnya ke Jakarta.
- Panen Raya Beras 2025 Diprediksi 13,95 Juta Ton, Terbanyak Sejak 7 Tahun Terakhir
- Bulog: Stok Beras Nasional Aman hingga Akhir Ramadan 2025
- Target Penyerapan 3 Juta Ton Beras Bisa Dicapai dengan Kerja Sama Seluruh Stakeholder
- Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?
- Pedagang Tukar Karung Beras SPHP, Rajiv DPR Pertanyakan Fungsi Pengawasan Bulog
- Riyono Caping Ingatkan Bulog Fokus Serap Beras Petani, Singgung Perjanjian Kerja Sama