Persempit Ruang Gerak Pejabat Pajak, KPK Surati Imigrasi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membatasi ruang gerak pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus suap pengurangan pajak.
Menurut Juru Bicara KPK Ali Fikri, lembaga antirasuah itu telah melarang sejumlah pihak yang dianggap mengetahui kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak tersebut bepergian ke luar negeri.
"KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini," kata Ali Fikri, Kamis (4/3).
Namun Fikri merahasiakan siapa saja yang masuk daftar cekal terkait kasus suap itu. Menurutnya, pencekalan itu dalam rangka penyidikan.
"Apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri," kata Fikri.
Informasi sebelumnya menyebut Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerima surat dari KPK perihal permintaan cegah ke luar negeri atas nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji.
Masa pencekalan itu berlaku selama enam bulan terhitung sejak 8 Februari 2021 hingga 5 Agustus 2021.(tan/jpnn)
KPK telah membatasi ruang gerak pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus suap pengurangan pajak.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sentil Perlakuan KPK terhadap Agustiani Tio, Hasto: Ini Tidak Manusiawi!
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- 7 Saksi dari JPU Tak Bisa Buktikan Kesalahan Hasto, Maqdir Bilang Begini
- Demi Uji Klaim Wahyu, Pengacara Hasto Minta Rekaman CCTV Ruang Rokok Bisa Diputar
- Kubu Hasto Minta KPK Buka CCTV Momen di Ruang Merokok yang Diklaim Wahyu Setiawan
- Kalimat Windy Idol Setelah Diperiksa KPK: Rusak Semua!