Persepi Dipastikan Objektif dalam Selidiki Beda Hasil Survei LSI dan Poltracking

Adi menyebut internal Persepi juga telah menyetujui pemanggilan kedua lembaga survei tersebut. Dia berharap nantinya akan terang benderang alasan kedua lembaga survei punya hasil yang kontras terkait survei Pilkada Jakarta 2024.
“Ini sudah lama dalam tradisi persepi. Nanti malam kedua lembaga akan paparan depan dewan etik. Semua akan terang benderang setelah ada paparan dengan dewan etik Persepi. Dewan etik akan menilai dari presentasi kedua lembaga tersebut,” kata dia.
Beda Hasil Survei LSI dan Poltracking
Diketahui LSI pada rabu, 18 September 2024 merilis hasil survei yang hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono unggul dibanding paslon lain sebesar 51,8 persen.
Sementara di bawahnya, Pramono Rano berapa pada angka 28,4 persen, disusul posisi terakhir Dharma-Kun memperoleh 3,2 persen.
Selang satu bulan kemudian, hasil perbedaan terjadi di survei LSI pada Rabu, 23 Oktober 2024. Survei tersebut menempatkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6%, disusul Ridwan Kamil-Suswono 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%.
Dari dua hasil survei yang dirilis LSI itu terjadi penurunan elektabilitas RK-Suswono dalam satu bulan sebesar kurang lebih sekitar 14 persen.
Sedangkan, sehari setelahnya atau Kamis 24 Oktober 2024, Poltracking Indonesia juga merilis hal yang di sama.
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltacking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Evaluasi Semester I Pemerintahan Prabowo – Gibran, Panca Pratama: Publik Merasa Puas
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI
- Civil Society For Police Watch Merilis Hasil Survei Tentang Urgensi Digitalisasi Kepolisian, Hasilnya?
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Tanggapi Survei LPI, Pengamat Unhan: Survei Bagian dari Pendidikan Politik