Perseteruan Berlanjut, Pemerintah Australia Tarik Semua Iklannya dari Facebook
'Disinformation Code'
Sementara perseteruan antara Facebook dan pemerintah terus berlanjut, raksasa digital - termasuk Facebook - merilis kode bagi industri pada hari Senin (22/02) yang bertujuan memerangi penyebaran disinformasi.
Kode yang telah diadopsi oleh Twitter, Google, Facebook, Microsoft, Redbubble, dan TikTok ini dikembangkan oleh grup industri internet dan media sosial Australia DIGI.
Hal ini mengharuskan para penandatangan untuk "mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran dan potensi pemaparan pengguna" terhadap hoaks dan disinformasi.
Otoritas Komunikasi dan Media Australia akan melaporkan kepada pemerintah tentang efektivitas kode tersebut pada akhir Juni.
"Dalam kode ini, kami bekerja untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat dengan apa yang kami pikir menjadi harapan orang-orang saat berkomunikasi melalui internet," kata direktur pelaksana DIGI, Sunita Bose.
"Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap misinformasi dan disinformasi yang berbahaya, dan juga melindungi privasi, kebebasan berekspresi dan komunikasi politik."
Menteri Komunikasi Paul Fletcher mengatakan pemerintah akan "mengawasi dengan cermat" pelaksanaan kode ini untuk melihat apakah kode itu efektif.
Kode tersebut dibuat menanggapi rekomendasi ACCC Digital Platforms Enquiry pada tahun 2019.
Pemerintah federal menarik semua kampanye iklannya dari Facebook, karena platform media sosial ini terus memblokir warga Australia untuk mengakses berita
- Tampil Cantik di Premiere Wicked Australia, Marion Jola Dapat Wejangan dari Ariana Grande dan Cynthia Erivo
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan