Persoalan BBM Tuntas Jika Pemerintah Tegas

"Pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Persoalannya akan segera tuntas dan berkepastian, jika pemerintah mau dan berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu," ujar Bambang.

 

Saat ini menurutnya, muncul kesan penetapan harga BBM bersubsidi menjadi bertele-tele karena pemerintah semula beralasan menunggu persetujuan DPR atas proposal Dana Kompensasi. "DPR sudah membahas proposal ini, dan mayoritas sudah mengisyaratkan persetujuan," kata dia.

 

Selain itu rencana kenaikan harga BBM juga menyebabkan kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena pemerintah mencemaskan perbedaan sikap di antara partai pendukung pemerintah. "Di ruang publik, isunya sudah keluar dari konteks, bahkan melebar hingga ke persoalan porsi menteri di kabinet," terang Bambang.

Hal itu menurutnya, sangat memprihatinkan. Sebab kebijakan menaikkan harga BBM dipersepsikan sebagai wewenang partai anggota koalisi pendukung pemerintah. Seakan-akan lanjutnya, kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah.