Persoalan DPT Jadi Momok di Dalam Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin menyatakan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi momok tersendiri dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Permasalahan DPT sudah terjadi sejak pemilu di era reformasi.

Menurut Saleh, untuk mengatasi persoalan itu akhirnya DPR menyetujui anggaran pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Akhirnya DPR menyetujui anggaran pembuatan e-KTP. Biaya cukup tinggi 5,6 triliun," kata Saleh dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/10).

Namun, lanjut dia, masalah DPT masih tetap terjadi. Hal itu diketahui Saleh setelah mengkroscek penyelenggara daerah di tingkat Kabupaten. "Yang mereka katakan masalahnya banyak orang yang meninggal sekian tahun masih terdaftar dalam DP4. Akibatnya DPT bermasalah," ujar Saleh.

Ia menuturkan, mendagri sebagai pemberi data DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan DPT. "Ini harusnya jadi fokus," kata Saleh.

Karena itu, ia menjelaskan, perlu ada konsolidasi antar penyelenggara untuk menemukan DPT yang valid sehingga DPT tidak dimanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. "Kita ingin pemilu yang berkualitas," kata Saleh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan menyatakan, berbicara DPT tentunya tidak bicara partai politik. Akan tetapi berbicara mengenai suatu bentuk kepentingan bersama.

"Artinya mutual trust terbentuk dari seluruh parpol dan masyarakat yang mengakui validitas DPT dan profesionalisme penyelenggara dan pemerintah sebagai fasilitator menjaga amanah dari undang-undang," kata Taufik. (gil/jpnn)