Persoalan Hukum Johannes Rettob di MA Sudah Inkrah, Ahli Pidana: Apalagi yang Dipermasalahkan Pedemo?
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Kasasi Mahkamah Agung telah memvonis bebas Johannes Rettob atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Pesawat Cesna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H 125 milik Pemkab Mimika pada 20 Mei 2024.
"Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun," ujar Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Prof Dr Mompang Lycurgus Panggabean SH., M.Hum saat dihubungi via pesan WhatsApp, Rabu (14/8/2024).
Ia merasa heran dengan sikap massa yang melakukan tuntutan di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jayapura meminta Plt Bupati Mimika dijadikan tersangka.
Guru Besar Universitas Kristen Indonesia itu menjelaskan Johannes Rettob (JR) sudah pernah diperiksa Polda Papua, BPK dan BPKP serta KPK, tetapi tidak ada temuan.
JR dijadikan tersangka dan mengajukan permohonan praperadilan sesuai haknya sebagaimana diatur KUHAP dan putusan-putusan MK.
Saat gugatan diputus, berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jayapura, sehingga putusan hakim praperadilan menyatakan gugatan praperadilan gugur.
Setelah diadili PN Tipikor di Jayapura, JR dinyatakan bebas.
JPU tidak terima dan mengajukan upaya hukum.
Guru Besar Universitas Kristen Indonesia itu menjelaskan Johannes Rettob sudah pernah diperiksa Polda Papua, BPK dan BPKP serta KPK, tetapi tidak ada temuan.
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Kejari Makassar Klaim Selamatkan Rp 319 Miliar Uang Negara Selama 2024
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi
- KPK Cecar Rina Lauwy soal Aliran Uang Korupsi PT Taspen
- Pengakuan Eks Direksi RBT, Niat Pengin Bantu BUMN PT Timah, Malah Dipidana