Persoalan Legitimasi Hadang Pemenang Pilgub DKI

"Ragam  protes terhadap hasil Pilkada maupun langkah hukum menyoal hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi dipastikan akan terjadi," kata Mulyana di Jakarta, Selasa (10/7).

Mantan koordinator Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) yang tenar di Pemilu era Orde Baru itupun menyoroti beberapa persoalan yang muncul. Di antaranya terkait kinerja jajaran penyelenggara Pilkada termasuk birokrasinya hingga tingkat bawah yang berdampak pada ketidakjelasan pemilih sehingga mendongkrak angka golput.

"Apakah sudah terdaftar di DPT, di TPS mana harus memilih dan persoalan lainnya, akan meningkatkan jumlah pemilih yang tidak menunaikan hak pilihnya. Pemenuhan hak pilih warga negara dalam Pilkada tidak bisa mengutamakan hyperaktivitas pemilih untuk menanyakan. Ini harusnya menjadi tanggung jawab segenap jajaran birokrasi penyelenggara," ulasnya.

Berdasarkan kenyataan itu, Mulyana memperkirakan tingkat partisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta tidak akan jauh berbeda dengan Pilkada DKI 2007 yang hanya  63,7 persen. "Bahkan bukan tidak mustahil tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sama dengan saat Pemilu 2009, di kisaran 50,8 persen," sebutnya.