Persoalan Ojek Online Sudah Menumpuk

jpnn.com, JAKARTA - Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) melakukan audiensi dengan Komisi V DPR, Senin (23/4). Mereka berharap, ada regulasi yang melindungi ojek online di Indonesia.
Pendamping FPTOI Azas Tigor Nainggolan mengatakan, persoalan ojek online sudah bertumpuk. Mulai dari persoalan tarif dan sebagainya.
“Kami berharap ada regulasi yang melindungi ojek online,” kata Azas di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/4). Karena itu, Azas meminta supaya DPR mendorong pemerintah membuat aturan soal ojek online. Selain itu, mereka berharap DPR mengusulkan revisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurut dia, saat UU itu dibuat perkembangan teknologi angkutan umum belum seperti sekarang ini. UU yang ada belum mengakomodasi perkembangan transportasi online dan teknologi yang ada sekarang ini.
“Kondisi sekarang sudah berkembang di transportasi online. Kami usulkan supaya DPR berinisiatif dan mendorong pemerintah merevisi UU 22/2009,” ungkap Azas. (boy/jpnn)
Persoalan seputar ojek online sudah menumpuk, mulai masalah tariff, perindungan, dan lain sebagainya, yang harus segera dicarikan solusinya.
Redaktur & Reporter : Boy
- Driver Ojol Protes Dapat Bonus Rp50 Ribu, Wamenaker: Mereka Cuma Pekerja Sambilan
- Sobat Aksi Ramadhan 2025 Bentuk Nyata Kepedulian Pertamina Terhadap Masyarakat
- Soal Ojol Dapat THR, Menteri Meutya Hafid: Mudah-mudahan
- Soal Tuntutan THR & Status Mitra Platform Online, Modantara Singgung PHK Massal
- Ramadan Sebentar Lagi, Banyak Pengemudi Ojol Menolak Ikut Aksi
- Tidak Semua Driver Ojol Ikut Ajakan Demo soal THR, Alasannya Manusiawi