Persoalkan Aturan Menteri, Pekerja Tambang Mengadu ke Politisi

Menyikapi hal tersebut, Ribka Tjiptaning mengatakan, kewenangan untuk menuntut pencabutan Permen Nomor 07/Tahun 2012 ada di Komisi VII DPR sebagai mitra-kerja Kementerian ESDM.

"Namun dari sisi adanya ancaman PHK bagi ribuan pekerja tambang di Indonesia, menjadi sebuah kewajiban bagi Komisi IX untuk menyampaikannya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya kita minta Menakertrans membicarakannya dengan Menteri ESDM," kata politisi PDI-P itu. (fas/jpnn)