Persulit Pemegang E-KTP, Bank Langgar Perpres
Kamis, 18 Oktober 2012 – 06:41 WIB
Penyediaan formulir perubahan data itu, lanjutnya, jika warga tidak memiliki foto copian KTP lama. Menurut Donny, mestinya warga memfoto copi dulu KTP lama, sebelum diserahkan untuk ditukar dengan e-KTP. Jika warga sudah membawa foto copian KTP lama dan punya e-KTP, bank tidak punya alasan lagi menolak pelayanan.
Namun ditekankan lagi, jika toh warga pemilik e-KTP tak punya foto copian KTP lama, pihak bank cukup menyediakan formulir pengubahan data identitas. "Jika pihak bank meragukan identitas berdasar formulir itu, itu haknya pihak bank. Barangkali, warga yang bersangkutan saat mengisi data awal, dia punya KTP ganda," ujarnya. Tapi, lanjutnya, pihak bank harus melayani dulu pemegang e-KTP. Jika ada keraguan soal identitas warga tersebut, itu soal lain lagi.
Menurut Donny, bank yang masih menolak layanan warga yang punya e-KTP itu, karena bank belum punya alat card reader. Jika sudah punya card reader, pihak bank bisa membaca kevalidan data di e-KTP dalam waktu singkat. "Begitu sudah cocok, data terekam, langsung oke," ujarnya.
Dijelaskan, seluruh instansi layanan, termasuk perbankan, semua harus sudah memiliki card reader pada 1 Januari 2013. Kewajiban pihak bank memiliki card reader ini juga diatur dalam Perpres 67 Tahun 2011, Pasal 10 C (1), yang bunyinya, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan KTP elektronik.
JAKARTA - Di banyak daerah masih saja muncul keluhan warga yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang dipersulit saat berurusan
BERITA TERKAIT
- Sesuai Perintah KUHAP, Polda Metro Wajib Hentikan Kasus Firli
- Peserta TMS Kelulusan PPPK Tahap 1 Bisa Ikut Seleksi Kedua? Cermati Penjelasan BKN
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan
- PPKGBK Buka Suara soal Penutupan Akses Masuk ke Gedung JCC, Simak
- Aipda Robig Belum Menyerahkan Memori Banding, Begini Penjelasan Polda Jateng
- Eks Sukarelawan Sebut Jokowi Layak Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP