Pertahankan Honorer, Gubernur Kaltim Bakal Komunikasi dengan KemenPAN-RB & BKN

jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor telah menyatakan bakal mempertahankan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Komitmen itu disampaikan Gubernur Isran Noor lantaran tidak ingin jumlah pengangguran di provinsinya bertambah, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Alasan itudiungkapkan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim M Syafranuddin di Samarinda pada Senin (7/3).

Menurut Syafranuddin, Gubernur Isran Noor mau pengangguran di Kaltim bertambah, sementara akibat Covid-19 banyak ASN yang wafat terutama guru dan tenaga kesehatan.

"Di sisi lain, untuk penerimaan calon ASN maupun PPPK masih terbatas," kata Syafranuddin.

Jubir Gubernur yang beken disapa dengan panggilan Ivan itu menjelaskan jika semua pegawai non-ASN dihapuskan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelayanan publik.

Sebab, beberapa tahun terakhir akibat moratorium penerimaan ASN, sejumlah jabatan kosong diisi dengan pegawai non-ASN, seperti di RSU AWS Samarinda, UPTD Terminal, UPTD Panti Asuhan, PPL Pertanian dan sejumlah jabatan lainnya.

"Jika jabatan ini dihentikan karena pegawai non-ASN diberhentikan, bagaimana layanan kepada masyarakat," ujar Ivan.