Pertahankan Status Whitelist Bendera RI, BKI Ajak Stakeholders Pelayaran Indonesia Tingkatkan Kualitas Kapal

Pencapaian ini sangat vital, mengingat status whitelist memberikan keuntungan bagi kelancaran perdagangan internasional dan logistik Indonesia.

BKI melalui seminar kali ini menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak terkait, baik pemerintah, asosiasi pelayaran, dan perusahaan pelayaran—untuk menjaga dan bahkan meningkatkan status whitelist ini, mengingat detensi kapal dapat merugikan reputasi Indonesia di dunia pelayaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Dr. Capt. Miftahul Hadi mengatakan BKI sebagai RO yang ditunjuk memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga status whitelist.

Miftahul mengatakan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga status whitelist dan meningkatkan kemaritiman.

“Ada pesan dari Bapak Dirjen, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder, pertama meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi. Kedua, pelatihan kepada awak kapal. Ketiga sistem perbaikan kapal yang sesuai dengan Planned Maintenance System yang ada. Selanjutnya, kerjasama internasional serta terkait kualitas inspeksi, kami dibagian PSC akan membuat strategic detention item yang berulang, sehingga bisa menjadi concern para pelaku usaha. Keenam berkolaborasi dengan asosiasi," serunya.

"Melalui seminar ini diharapkan bisa memperkuat komitmen standar keselamatan untuk menjaga maritim kita dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di kancah global. Saya yakin kerjasama dan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kemaritiman secara internasional," imbuhnya.

BKI tetap berkomitmen untuk mendekatkan layanan kepada para pengguna jasa khususnya untuk menambah jaringan layanan internasionalnya.

Seminar ini dihadiri berbagai stakeholder, termasuk perwakilan dari Kementerian Perhubungan, asosiasi pelayaran INSA, dan perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia.