Pertama Kali, Pemprov Sumbar Raih WTP

PADANG--Kerja keras Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama jajarannya guna memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan APBD Sumbar 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terbayar sudah. Kemarin (11/6), BPK RI resmi memberikan penilaian WTP atas laporan keuangan tersebut. Opini  tersebut diperoleh setelah Pemprov Sumbar menyelesaikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK di tahun-tahun sebelumnya.

Lebih membanggakan lagi, opini WTP ini pertama kalinya diterima Pemprov Sumbar sejak dimulainya sistem pelaporan keuangan dan penilaian kinerja daerah diberlakukan. Wajar kiranya Pemprov Sumbar menjadikan momentum ini sebagai titik awal melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan berlaku.

"Keberhasilan  Pemprov Sumbar meraih opini WTP tersebut, merupakan kerja keras semua unit kerja, serta dukungan dan dorongan dari mitra kerja," ujar  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah dari BPK-RI, di gedung DPRD Sumbar, Selasa (11/6).

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2012, menurut Irwan, sudah lengkap dilakukan inspektorat sesuai  PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Lalu, dilakukan pengawasan internal secara berkala kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov.

Sedangkan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Non Departemen juga melakukan pemeriksaan berkala, berdasarkan koordinasi pengawasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.