Pertama Kalinya, Pemko Cilegon Raih WTP dari BPK
Ditegaskan walikota, pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan daerah kepada publik merupakan hal yang mutlak dilakukan. Mengingat, pengelolaan keuangan adalah sumber berbagai masalah pembangunan di daerah, terutama korupsi.
Karenanya, lanjut dia, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tentu perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu dalam rangka menghindari potensi terjadinya praktik-praktik penyimpangan.
Dijelaskan, sebelumnya, ada beberapa catatan yang diperbaiki seperti aset, penyelesaian pajak pelabuhan. "Ke depan saya ingin pengawasan lebih ditingkatkan sehingga bisa mempertahankan opini WTP ini,” harapnya.
Sementara, Plt Kepala Inspektorat Kota Cilegon Tatang Muftadi menjelaskan, banyak hal yang telah dilakukan dalam meraih opini WTP dari BPK ini. Oleh sebab itu, prestasi ini patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali.
“Seperti yang dikatakan Wali Kota, kami akan lebih meningkatkan pengawasan,” pungkasnya. (sam/jpnn)
CILEGON - Pemerintah (Pemkot) Cilegon meraih prestasi bagus dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk pertama kalinya sejak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB