Pertama Kalinya Presiden Lantik Kepala BPKP di Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo pagi tadi (13/3) melantik Ardan Adiperdana sebagai kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelantikan Ardan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Ardan menjadi kepala BPKP berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/M/2015 tertanggal 12 Maret 2015. Mantan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP itu  menggantikan posisi Mardiasmo yang kini menjabat sebagai wakil menteri keuangan.

Sebagai orang lama di BPKP, Ardan mengaku siap membantu presiden dalam mengawasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan oleh aparatur pemerintah "Tentunya dengan poros baru BPKP di bawah kantor kepresidenan tentu diharapkan bisa berikan masukan-masukan ke presiden secara langsung," ujar Ardan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. "Kita lanjutkan program yang ada terutama yang berkaitan dengan pembangunan agar accountable. Bisa lakukan tugas pengawasan yang bisa dorong peningkatan penerimaan negara," sambung Ardan.

Fungsi BPKP antara lain merumuskan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keungan negara/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, BPKP juga melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan negara dan daerah

Ardan terpilih setelah menyingkirkan enam kandidat lainnya. Sebelumnya nama yang masuk dalam daftar kandidat kepala BPKP adalah Binsar Hamonangan Simanjuntak dari D2BPKP, Iswan Elmi dari BPKP, Maliki Heru Santosa dari Kementerian Dalam Negeri, Meidyah Indreswari dari BPKP, Syafri Adnan Baharuddin dari Kementerian Perdagangan, serta Vincentius Sonny Loho dari Kementerian Keuangan.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi.