Pertamax Oplos

Indonesia memang sudah bisa memproduksi sebagian pipa yang diperlukan proyek kilang itu. Hanya harganya lebih mahal.

Terjadilah kenaikan harga proyek. Apalagi juga ada penambahan pekerjaan. Itu normal. Proyek selalu seperti itu. Masalahnya kenaikan harga itu mencapai lebih Rp 15 triliun.

Lalu muncul persoalan baru. Sebetulnya tidak baru. Begitulah proyek besar.

Akan tetapi siapa yang harus bertanggung jawab atas kenaikan nilai proyek sebesar itu. Pertamina --sebagai pemilik proyek? Kontraktor --yang memenangkan tender?

Di swasta yang seperti ini mudah diselesaikan: dirundingkan.

Di BUMN itu tidak mudah. Harus minta persetujuan dewan komisaris. Dewan komisaris takut  menyetujui. Takut dituduh korupsi. Masih juga harus minta persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bukan hanya tidak mudah. Rumit. Padahal kontraktor harus menyelesaikan proyek. Kalau kontraktornya tidak kuat proyek pasti macet.

Kalau kenaikan nilai proyeknya sampai lebih Rp 15 triliun kontraktor mana yang kuat.