Pertamina di Persimpangan Kepentingan

JAKARTA – Pengamat energi dari ITB Rudi Rubiandini, menegaskan bahwa posisi PT Pertamina saat ini sangat dilematis. Kepala dilepas, ekor dipegang. Mestinya PT Pertamina harus dilepas layaknya sebuah perseroan. Hal itu disampaikan Rudi Rubiandini dalam acara diskusi Sesion VI, Agenda 23 Wacana Dari Slipi, bertajuk “Keamanan Energi sebagai Kunci Pertumbuhan ekonomi”, diselenggarakan di media lounge DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/2).

Semenjak alih status jadi persero, lanjutnya, PT Pertamina tidak pernah jadi persero sungguhan. “PT Pertamina lebih berpraktek sebagai persero-perseroan karena di semua lini kebijakan selalu diintervensi kepentingan politik dan kelompok,” tegas Rudi Rubiandini Dia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang terlalu menina-bobokan BBM sebagai satu-satunya sumber energi sehingga mematikan upaya inovasi pengganti BBM. “PLN misalnya, sebagai institusi negara hingga kini tak punya niat untuk melakukan inovasi mengatasi kelangkaan listrik yang kian mengancam.”

Sementara negara lain, sudah beralih ke energi alternativ seperti energi panas bumi, angin dan nabati. Keberpihakan kita mestinya harus kepada bahan bakar alternatif. imbuhnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Arie H. Soemarno, membantah bahwa kelangkaan minyak tanah yang saat ini terjadi bersumber dari kelalaian PT Pertamina. “Sesuai dengan perkiraan kebutuhan nasional yang hanya sekitar 400 ribu ton per tahun, PT Pertamina telah memproduksi sekitar 500 ribu ton per tahun. Artinya, kita telah mampu berproduksi melebihi kebutuhan riil nasional.”