Pertamina Diminta Optimalkan Eksplorasi Sumur Minyak
Rabu, 25 Januari 2012 – 03:38 WIB
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) diminta lebih memprioritaskan pengelolaan minyak dari ladangnya sendiri daripada berencana mengelola minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pengelolaan minyak mentah dari hasil ladang yang saat ini banyak terbengkalai dinilai bisa memberikan nilai yang lebih besar. Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, lanjutnya, sudah saatnya Pertamina mempersiapkan diri semaksimal mungkin mengelola ladang-ladang minyaknya. Dengan pemaksimalan pengelolaan ladang minyak yang telah ada, dipastikan hasil yang diperoleh jauh lebih besar. Berdasarkan itu, DPR melalui Komisi VII segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah tersebut.
Menurut anggota DPR Komisi VII Fraksi Partai Demokrat (FPD) Asfihani, rencana Pertamina mengolah semua minyak mentah dalam negeri dan siap memberikan penawaran terbaik bagi KKKS agar menjual minyak mentahnya, perlu diberikan apresiasi. Namun, itu selayaknya sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Pertamina jika ingin mengantisipasi kemungkinan krisis minyak ataupun menjaga ketahanan energi nasional.
’’Kita apresiasi jika Pertamina akan melakukan pembelian minyak mentah dari KKKS untuk diolah di kilangnya. Tapi itu seharusnya jauh-jauh hari dulu dan bukan sekarang. Daripada Pertamina beli dari KKKS mendingan dia melakukan eksplorasi di ladangnya sendiri yang jumlahnya ratusan itu,’’ kata Asfihani di Jakarta, Selasa (24/1).
Baca Juga:
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) diminta lebih memprioritaskan pengelolaan minyak dari ladangnya sendiri daripada berencana mengelola minyak mentah
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 24 Desember 2024 Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Kinerja APBN 2024 On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 257,8 Triliun hingga November
- BI Catat Uang Beredar Mencapai Rp 9.175,8 Triliun per November 2024
- Pengumuman, Semua Produk Makanan yang Dijual Wajib Punya Label SNI
- Anggota Dewan ini Ingatkan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Begini
- Standardisasi Kemasan Picu Kenaikan Rokok Ilegal