Pertamina Kurangi Bangun SPBU
Dukung Pembatasan BBM Bersubsidi
Jumat, 25 Juni 2010 – 05:07 WIB
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal mengurangi pembangunan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang menjual BBM bersubsidi. Langkah itu dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengetatkan penjualan BBM bersubsidi mulai tahun ini. "Kalau terjadi pembatasan, BBM yang disalurkan berarti seusai dengan yang dikuotakan," ujar Kepala Divisi BBM Ritel Pertamina Denni Wisnuwardhani di Jakarta kemarin (24/7). Sebelumnya, pemerintah hanya ingin melakukan revisi (perubahan) dalam Perpres tersebut. Perpres tersebut sebenaranya sudah pernah direvisi yang tertuang dalam Perpres No 9/2006 tentang perubahan Perpres No 55/2005. Perpres yang baru akan menentukan konsumen mana yang boleh atau tidak boleh membeli BBM bersubsidi. "Ini dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan APBN," tukasnya.
Karena itu, pihaknya menunggu kepastian pemerintah mengenai kebijakan tersebut. Berdasar data Pertamina, SPBU yang beroperasi saat ini mencapai 4.663 unit. Sebanyak 53 di antaranya adalah SPBU COCO (Company Owned Company Operated). "Pertamina menargetkan tahun ini dibangun 15 SPBU COCO dan saat ini sedang dalam proses pembangunan," imbuhnya.
Baca Juga:
Di tempat terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat berencana mengganti Perpres No 55/2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. "Penggantian aturan itu untuk mempermudah legal drafting karena perubahan dalam aturan tersebut cukup banyak," ujar Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam rapat pembatasan BBM bersubsidi di Gedung Migas kemarin.
Baca Juga:
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal mengurangi pembangunan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang menjual BBM bersubsidi. Langkah itu
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru