Pertarungan Politik 2024 Demokratis jika Moeldoko Dijauhkan dari Istana

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat (PD) Irwan Fecho percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mengelola bangsa dan negara tanpa Moeldoko hingga Pemilu 2024.

Dia juga berharap situasi perpolitikan pada pemilu mendatang tetap berlangsung secara demokratis dan konstitusional.

"Semua itu akan terjadi dengan menjauhkan istana tidak hanya dari tubuh Moeldoko, tetapi juga dari pikirannya, imajinasinya, dan tindakannya yang tidak memiliki basis moral politik," ucap Irwan Fecho dalam keterangannya, Senin (28/3).

Hal itu disampaikan Irwan merespons pernyataan politik Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melalui akunnya di Instagram pada Minggu (27/3).

Moeldoko mengatakan keputusannya untuk menjadi Ketua Umum PD versi KLB merupakan keputusan pribadi sehingga tidak perlu meminta persetujuan Presiden Jokowi.

Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu juga menyebut telah terjadi pertarungan ideologis di internal PD menjelang Pemilu 2024 yang bisa membahayakan cita-cita Indonesia Emas 2045

Mantan Panglima TNI itu mengeklaim memilih menjadi ketum PD versi KLB bukan hanya menyelamatkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tetapi juga menyelamatkan bangsa Indonesia.

Terkait hal itu, Irwan menyatakan Moeldoko tidak pernah didaulat oleh PD secara institusional. Dia justru melihat kepala staf presiden (KSP) itu terlibat aktif bersama-sama dengan oknum eksternal dan internal PD melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara inkonstitusional.