Pertemuan ADB Dinilai Bukan Solusi Krisis

JAKARTA – Pertemuan Asian Development Bank ke-42 di Bali pada tanggal 2 hingga 5 Mei 2009 mendatang tidak akan membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. “Yang akan terjadi justru sebaliknya, akan melahirkan proyek-proyek utang yang pada akhirnya membuat kondisi lebih buruk lagi.”

Prediksi tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh forum Asian People Movement Againts ADB yang terdiri dari Koalisi Anti Utang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, LIMAS Bali, Walhi Bali, PBHI Bali, di kantor KAU, kawasan Mampang Jakarta, Senin (27/4).

“Kebijakan liberalisasi sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar utang ADB di Indonesia penyebab krisis. Bersama Bank Dunia dan USAID, ADB memberikan pinjaman untuk melakukan 'reformasi sektor energi' dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut. Akibatnya, di negara yang kaya sumber energi ini, rakyat berulang kali mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor,” kata Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan.

Soal ladang gas Tangguh misalnya, sebagai salah satu ladang gas terbesar di Indonesia, yang juga didanai oleh Asian Development Bank (ADB) US$ 350 Juta ini telah menyebabkan 110 keluarga atau 511 penduduk terusir dari daerahnya; Tanah Merah, dan membuat mereka harus berpindah sejauh 3.5 km dari desa mereka, imbuh Dani Setiawan.