Pertengahan Januari, RI Cabut Moratorium TKI
Setelah Malaysia Sepakati Poin Krusial dalam MoU
Minggu, 06 Desember 2009 – 09:01 WIB
Pertengahan Januari, RI Cabut Moratorium TKI
JAKARTA - Kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia makin membaik. Yang terbaru, pemerintah memastikan akan mencabut penghentian (moratorium) pengiriman TKI ke Malaysia pada pertengahan Januari 2010. Hal itu dilakukan setelah ada sinyal kuat dari parlemen Malaysia untuk segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) baru soal kerja sama ketenagakerjaan. Paling lambat, MoU itu akan diteken pada minggu ketiga Januari mendatang. "Sekarang sudah lega, tinggal menunggu proses birokrasi Malaysia. Semoga reformasi di bidang pengiriman TKI ke Malaysia ini akan berimbas pada negara tujuan lain," tutur pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
"Saya baru dikabari oleh pihak Malaysia tentang berita tersebut. Ini tentu kabar baik bagi kita semua," ujar Menakertrans Abdul Muhaimin Iskandar ketika ditemui di kantornya, Sabtu (5/12).
Baca Juga:
Mantan wakil ketua DPR RI itu menyatakan, Malaysia telah menyepakati sejumlah poin krusial dalam MoU TKI. Misalnya, terkait dengan kebijakan menyerahkan paspor ke buruh migran, pemberian libur sehari dalam seminggu, pembentukan satgas pemantau dan perlindungan TKI, kenaikan standar gaji menjadi minimal RM 800 (sekitar Rp 2,3 juta), serta revisi atas biaya rekrutmen dan penempatan (cost structure).
Baca Juga:
JAKARTA - Kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia makin membaik. Yang terbaru, pemerintah memastikan akan mencabut penghentian (moratorium)
BERITA TERKAIT
- Beri Layanan Terbaik, ASABRI Kunjungi Penerima Pensiunan
- Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu, Boni Hargens: Prabowo-Gibran Sangat Menghargai Kritik
- Bantah Suap Hakim, Pengacara Ronald Tannur Minta Maaf kepada Heru Hanindyo
- Prabowo & Gibran Kompak Hadir Penutupan Kongres Demokrat, Lagu Kamu Ngga Sendirian Berkumandang
- Ratusan Kader Demokrat Sambut Kehadiran Mbak Puan & Bambang Pacul di Penutupan Kongres ke VI
- BHR Outlook 2025, SETARA Institute Identifikasi 10 Isu Prioritas Bisnis & HAM di Indonesia