Perubahan Iklim Kian Serius, Gus Muhaimin Kampanyekan Politik Hijau
Selama ini, negara terlalu lunak dan kurang hadir untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran udara, limbah B3, penebangan liar, pencurian ikan dan terumbu karang, dan penambangan liar.
Pemanfaatan dan penggunaan lahan dan ruang tidak terkendali.
Karena itu, menurutnya, sudah waktunya kebijakan tata ruang yang terintegrasi untuk memastikan ruang digunakan secara berkeadilan.
”Indonesia harus memulai lompatan dan pergeseran dari pembangunan berbasis karbon tinggi kepada pembangunan karbon rendah,” paparnya.
Melihat kondisi alam yang semakin memprihatinkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, sudah waktunya Indonesia menerapkan politik hijau, yakni politik yang berkomitmen untuk pemerataan ekonomi dan sekaligus berjuang menyelamatkan lingkungan hidup, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan keadilan antargenerasi.
”Hanya dengan politik hijau, Indonesia akan mampu mempercepat target-target penurunan emisi sesuai Perjanjian Paris. Menghentikan penggundulan hutan, mengetakan pengawasan di lapangan, menghentikan penggunan plastik, memperluas sumber sumber energi hijau,” urainya.
Gus Muhaimin mengatakan, politik hijau juga akan membangkitkan potensi dan industri dalam negeri dalam negeri sehingga kemandirian ekonomi politik akan terus terjaga.
”Politik hijau harus mampu mengambil jarak dari berbagai kuasa dominan untuk mampu melaksanakan perluasan energi listrik melalui penambahan investasi pemerintah untuk energi hijau, pemanfaatan energi hijau di pemda-pemda, dukungan penelitian dan pengembangan, transportasi berbasis energi listrik dan pemerataan akses listrik di daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal),” katanya. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Gus Muhaimin mengatakan, hanya dengan politik hijau, Indonesia akan mampu mempercepat target-target penurunan emisi.
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi
- TASPEN Tanam 600 Bibit Pohon di Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi
- Sikapi PSN PIK 2: Ahmad Yohan DPR: Negara Jangan Kalah
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Kasus Rudapaksa Wanita Disabilitas di Bandung, Atalia: Pelaku Bukan 9, Tetapi 12 Orang