JPNN.com 
Perubahan Masa Jabatan Presiden Layak Dikaji Secara Akademik
Jadi, Ujang menegaskan, apakah secara rasional penambahan masa jabatan itu penting bagi rakyat atau hanya segelintir elite saja, masih perlu dikaji secara matang.
“Kalau seandainya katakanlah itu jadi tiga priode, lalu apa yang terjadi?” ujarnya.
Ujang lantas mengutip sebuah ungkapan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, terlebih lagi yang mutlak dan dominan. “Itulah kasus-kasus politik praktis yang di Orde Baru terjadi dan di demokrasi terpimpin terjadi,” ungkap Ujang lagi.
Lebih jauh dia menegaskan bahwa wacana amendemen konstitusi termasuk pembahasan masa jabatan itu bukanlah barang haram.
“Harus hati-hati jangan sampai ketika nanti terjadi penambahan negara, pemerintah menjadi monster, karena pemerintah terlalu besar, terlalu panjang, terlalu lama, ini yang bahaya sebenarnya,” katanya. (boy/jpnn)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan wacana perubahan masa jabatan presiden dalam amendemen UUD 1945 harus dikaji secara akademik.
Redaktur & Reporter : Boy
- Megawati: Saya Sama Presiden Baik-Baik Saja, Emang Kenapa?
- Ketua DPD RI Dukung Penuh Visi Prabowo untuk Kembali kepada Pancasila
- Golkar: Jokowi Tak Pernah Beri Arahan Perpanjang Masa Jabatan Presiden
- Jejak Digital Mahfud MD Konsisten Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
- Selain Tanggapi Wacana PPHN, Qodari Juga Usulkan Masa Jabatan Presiden Lima Periode
- Vivere Pericoloso
.jpeg)
