Perubahan Sistem Politik Harus Tetap Jalan
Kamis, 05 Agustus 2010 – 23:13 WIB

Perubahan Sistem Politik Harus Tetap Jalan
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan sistem politik yang saat ini berlaku di Indonesia masih berada dalam posisi transisi dan perlu perbaikan dari waktu ke waktu melalui revisi berbagai UU terkait. Termasuk wacana konfederasi partai politik (Parpol) yang diendus oleh Bima Arya. "Itu adalah bagian dari upaya agar terjadi perubahan dan inovasi dinamika perpolitikan di Indonesia dimasa datang. Jangan hanya karena dalil efisiensi lalu inovasi struktur politik Indonesia menjadi tidak menentu," tegas Bima Arya lagi.
"Dalam perspektif transisi politik tersebut maka sulit bagi bangsa dan negara ini untuk memenuhi keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berharap agar sistem Pemilu yang berlaku saat ini tetap dipertahankan," ujar Bima Arya Sugiarto dalam diskusi bertema "Evaluasi UU Bidang Politik dan Rekomendasi untuk Pemilu 2014, di Akbar Tandjung Institute Jakarta, Kamis (5/8).
Baca Juga:
Selain Bima Arya, diskusi yang dibuka oleh DR Akbar Tandjung itu juga menampilkan dua pembicara lain masing-masing Agus Purnomo, Anggota Komisi II DPR dan Alfan Alfian, peneliti dari Akbar Tandjung Institute.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan sistem politik yang saat ini berlaku di Indonesia masih berada dalam
BERITA TERKAIT
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030