Perundingan Kerja Sama Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini Kembali Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Adminiatrasi Kewilayahan sukses menyelenggarakan persidangan Ke-36 Joint Border Committee (JBC) di Kemayoran, Jakarta selama dua hari 15-16 Desember 2022.

Kegiatan persidangan ini telah tertunda pelaksanaannya selama tiga tahun akibat situasi pandemi COVID-19.

Persidangan ini menjadi penting bagi kedua negara karena bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama dalam berbagai bidang khususnya di daerah perbatasan, dan membahas pending issues terkait dengan aktivitas lintas-batas di kawasan perbatasan RI-Papua Nugini.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Safrizal ZA Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang juga bertindak selaku chairman.

Delegasi Indonesia sendiri terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, yait Direktur Asia Timur, Kementerian Luar Negeri, bertindak sebagai Co-Chair; Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Direktorat Topografi TNI AD, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Perdagangan Bilateral, Kementerian Perdagangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Staf Operasi Mabes TNI.

Di samping itu terdapat pula perwakilan dari pemerintah daerah Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Internasional, Provinsi Papua, BPPD Jayapura, BPPD Merauke, dan BPPD Keerom.

"Persidangan kali ini tidak hanya strategis untuk membahas untuk menyepakati pending issuues selama ini, tetapi juga spesial karena diadakan perdana setelah membaiknya situasi pandemi Covid-19 di negeri kita" ujar Safrizal dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Delegasi Papua Nugini dipimpin oleh Ms. Magdalene Moi-He, yang merupakan Acting Deputy Secretary for Policy, Department of Foreign Affairs yang delegasinya terdiri dari: Department of Foreign Affairs, Department of Provincial & Local Level  Government Affairs, Department of Defense, PNG Defense, PNG Customs, Department of Land and Physical Planning, dan Road Transport Authority.