Perusahaan Bakrie Perlambat Negosiasi Gas Kepodang

Kesepakatan tersebut kemudian diajukan ke Pemerintah untuk proses persetujuan dari BP-Migas sebelum dituangkan menjadi kontrak jual-beli gas. Belakangan pada Pada 2009, Group Bakrie selaku pemegang konsesi pipa-gas Kalija masuk dan mengusulkan agar pengaliran gas dari sumur-gas ke pembangkit PLN dilakukan melalui apa yang disebut dengan Kalija tahap-1. Yakni saluran pipa bawah laut antara sumur gas di sebelah utara semenanjung Muria ke pembangkit listrik di Semarang.

Setelah perdebatan yang cukup lama, proposal tersebut disetujui pemerintah pada akhir 2010. Dimana PLN diberi lampu hijau untuk membeli gas dengan harga yang disepakati dari produsen asal Malaysia

itu. Namun masuknya pihak ketiga inilah yang justru membuat transaksi tak kunjung tercapai. Malah PLN khawatir jika pembangunan pipa dilakukan Bakrie dikhawatirkan akan menaikkan biaya pengaliran gas dari sumur ke pembangkit. Alasannya jika pengaliran gas yang menyatu dengan pembangunan sumur gas oleh Petronas harga yang disepakati akan terjaga sebagaimana telah disepakati. Pada akhirnya kenaikan harga ini akan menaikkan beban negara untuk mensubsidi listrik.

"PLN juga khawatir bahwa biaya pengaliran gas oleh pemegang konsesi pipa Kalija akan lebih tinggi dibanding kalkulasi biaya yang dibuat oleh produsen gas. Sebab biaya financing pembangunan pipa gas yang tidak terintegrasi dengan sumur gas bisa dipastikan akan lebih mahal daripada kalau pipa tersebut dibangun terintegrasi dengan sumur gas" tambahnya.

Lebih dari itu molornya kesepakatan itu juga akan mempengaruhi jumlah gas yang bisa diterima pembangkit. Pasalnya Petronas hanya memiliki batas kontrak karya hingga 2021 untuk berproduksi. Berkurangnya volume gas yang akan dijual Petronas ke PLN ini berpotensi menaikkan harga