Perusahaan Dihimbau Bayar Pegawai Melebihi UMP
Rabu, 02 Maret 2011 – 19:19 WIB
Muhaimin menambahkan, konsep dan kebijakan UMP adalah upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. "Atau dengan kata lain, upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," tukasnya.
Ada pun dalam pengambilan keputusan penetapan upah, lanjut Muhaimin, baik pengusaha maupun pekerja harus sama-sama terbuka, saling pengertian, dan bisa membangun komunikasi yang baik. “Dalam menetapkan upah memang harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yakni, pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan produktivitas, upah yang berlaku di pasar dan kemampuan perusahaan," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Sulawesi Utara menempati urutan teratas dengan perbandingan UMP dengan KHL mencapai sebesar 112,30 persen. Dengan UMP Rp 1.050.000,- KHL di Sulut adalah Rp 935 ribu.
Di urutan kedua ditempati Provinsi Sumatera Utara, yakni sebesar 107, 19 persen. Dengan UMP sebesar Rp 1.350.000, KHL di Sumut adalah Rp 966 ribu.
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menghimbau perusahaan-perusahaan bisa membayar upah pekerja
BERITA TERKAIT
- Cegah Korsleting, PLN Ingatkan Pentingnya Standarisasi Perangkat Listrik
- Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Tender Geomembrane Rp209 Miliar Diperiksa KPK
- Kisruh KADIN Dianggap Hanya Berdampak Buruk terhadap Iklim Dunia Usaha
- MAKI: Bos Mineral Trobos Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan TPPU Eks Gubernur Malut
- Ada Sosok Perempuan Mualaf di Balik Penutupan MTQN ke-30 yang Sukses Pecahkan Rekor MURI
- BPBD Jateng Ungkap Penyebab Gunung Telomoyo Terbakar, Ternyata