Perusahaan Outsourcing Registrasi Ulang

JAKARTA-- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, memerintahkan semua perusahaan alih daya penyedia jasa pekerja (outsourcing) melakukan registrasi ulang. Pemerintah akan melakukan pembenahan agar mempermudah pengawasan.

Muhaimin mengatakan registrasi ulang oleh perusahaan outsourcing itu dilakukan kepada seluruh Dinas Tenaga Kerja di semua daerah. Maksudnya sebagai bagian dalam pembenahan pelaksanaan alih daya dan pendataan perusahaan outsourcing sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No.19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

"Kita harus memanfaatkan masa transisi yang berlangsung selama 12 bulan ini untuk memperkuat pendataan perusahaan outsourcing sehingga dapat mempermudah aspek pengawasan dalam pelaksanaan outsourcing yang sesuai dengan peraturan," ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (3/4).

Sesuai peraturan, Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan berlaku diseluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi berlaku selama 3 tahun. Dikhawatirkan banyak perusahaan yang izinnya sudah kadaluarsa. "Kita terus mendorong dinas-dinas tenaga kerja agar terus-menerus melakukan updating data yang lengkap terhadap keberadaan perusahaan outsourcing dan jumlah pekerja outsourcing di wilayahnya masing-masing," terusnya.