Perusahaan Pemilik Alat Berat Wajib Bayar Pajak

Apalagi Kalsel telah kehilangan retribusi dari bandara Syamsuddinnoor, karena dihapus dengan kebijakan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.

“Saya juga mendapat informasi, kalau Dispenda juga akan tetap menarik pajak itu kepada pihak perusahaan. Itu harus didukung,” tambahnya.

Selama ini, pajak alat berat yang beroperasi di Kalsel sangat banyak, mengingat Kalsel merupakan daerah tambang batubara yang cukup besar. Perusahaan pemegang PKP2B saja mencapai 25 perusahaan, pemegang izin usahan pertambangan (IUP) 125 perusahaan, dan diperkirakan masih banyak lagi yang belum terdata.

Sebelumnya,  Dispenda Kalsel menegaskan akan tetap memungut pajak alat berat milik perusahaan yang beroperasi di Kalsel.  Hal itu didasarkan pada pernyataan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan,  sebelum ada keputusan maka aturan Undang-Undang Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku.

“Pak Mahfud menyampaikan dan tercantum dalam risalah sidang bahwa Putusan MK tidak berlaku surut. Sepanjang aturan masih ada harus tetap berlaku, artinya pungutan tetap jalan,” kata Kepala Dispenda Provinsi Kalsel Gustafa Yandi baru-baru ini.