Perusahaan Pengorder Pengamanan Sipil Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika, menyayangkan konflik yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, terjadinya bentrok antar kelompok karena perusahaan lebih mengedepankan penggunaan pengamanan sipil.

Seharusnya, kata Pasek, perusahaan menahan diri karena kasus sengketa lahan sudah masuk ke pengadilan. “Kalau sudah masuk masalah hukum, sudah biarkan proses hukum. Kalau menggunakan kelompok pengamanan sipil, resiko konfliknya besar. Kejadian seperti ini mengganggu kenyamanan investasi di Batam” kata Pasek, kepada JPNN, Selasa (19/6) di Jakarta.

      

Dia menegaskan, perusahaan yang paling bertanggung jawa atas kericuhan yang terjadi hingga menewaskan salah seorang dari kelompok yang bentrok. “Kalau tidak diorder, tidak akan terjadi konflik. Ini sangat disayangkan. Jangan gunakan organisasi pengamanan sipil,” katanya.

      

Pasek mengatakan harusnya polisi menertibkan organisasi pengamanan sipil seperti ini. Saat ditanya apakah penggunaan pengamanan sipil itu karena kepercayaan terhadap polisi menurun, Pasek mengatakan bisa saja seperti itu. “Polisi harus berbenah diri,” tegasnya.