Perusahaan Percetakan Harus Dicoret

Politisi PDI Perjuangan itu menilai perlu ada audit pengadaan tender. "Selain diaudit perlu ada yang bertanggungjawab. Salah satunya menurut saya yang bertanggungjawab menteri pendidikan," kata Pramono.

Senada dengan Pramono, anggota Komisi X DPR, Zulfadli menerangkan, perusahaan percetakan soal UN harus diberi sanksi. Bahkan harus ada investigasi dari BPK.

PT Ghalia merupakan perusahaan pemenang tender. "PT Ghalia harus diberi sanksi "blacklist". Ada indikasi penunjukan Ghalia ini aroma penyimpangan sehingga harus diinvestigasi BPK. Pihak Kemendikbud juga harus bertanggungjawab," tandasnya. (gil/jpnn)