Perusahaan yang Belum Daftar BPJS Bakal Disanksi
jpnn.com - LEMBANG - Perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dapat dikenakan sanksi.
Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro menjelaskan, sanksi itu diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
"Ada sanksi administratif, (sampai) ada sanksi penghentian pelayanan publik," kata Purnawarman di sela-sela Media Gathering BPJS Kesehatan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).
Dijelaskannya pula, untuk tahapan penerapan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Sanksi administratif itu berupa teguran tertulis pertama jika perusahaan tidak mendaftarkan. Sepuluh hari kemudian kalau masih tidak mendaftarkan, diberi teguran tertulis kedua. Sepuluh hari kemudian tidak mendaftarkan lagi maka langsung didenda karena terlambat mendaftar.
"Kalau tidak diindahkan kita menyurati atau bekerjasama dengan institusi pelayanan publik seperti misalkan pengurusan izin usaha atau yang lain, untuk diberi sanksi penghentian pelayanan publik," ujarnya. (boy/jpnn)
LEMBANG - Perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dapat dikenakan sanksi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peringati Hari Toilet Sedunia, WPC Ajak Ratusan SD di Indonesia Lakukan Hal Ini
- FL Technics Indonesia Pakai Teknologi Mototok Spacer 8600 NG
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Menhut Raja Juli Antoni Gandeng PGI, Kolaborasi Kelola dan Jaga Hutan Indonesia
- Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin Dinas Pertamanan
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda