Perwakilan Menteri Dicopot, PKS Sesalkan Sikap SBY

Sekali lagi, dia menegaskan, reshuffle itu merupakan hak prerogatif presiden. Pergantian menteri dari PKS juga tentunya, kata dia, berkaitan dengan berbagai macam pertimbangan presiden. PKS, kata Hakim, tidak pernah merekomendasikan kepada presiden untuk mengganti menterinya.

"Bahkan, di detik-detik terakhir kami masih memerjuangkan. Dengan dokumen kontrak itu 2014, agar empat kementerian itu yang menjadi hak PKS sesuai kontrak politik, tetap kami perjuangkan sampai detik-detik terakhir," katanya.  Dia menambahkan, PKS dari dulu tidak ada niat untuk memutus kontrak di tengah jalan. (boy/jpnn)